Jakarta, 18 Maret 2026 – Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan Indonesia kembali menjadi isu darurat nasional di awal tahun 2026. Berbagai kasus kekerasan fisik, verbal, dan psikis terhadap siswa—termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK)—memicu keprihatinan publik, orang tua, dan lembaga perlindungan anak. Data terkini menunjukkan tren peningkatan signifikan, dengan ratusan laporan baru sejak Januari hingga pertengahan Maret 2026.
Menurut pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang 2025 mencapai 641 kasus, dengan mayoritas pelaku adalah sesama siswa maupun guru. Tren ini berlanjut ke 2026, di mana setidaknya puluhan kasus viral dilaporkan, termasuk dugaan bullying yang berujung trauma berat hingga kematian.
Beberapa kasus mencuat di awal tahun ini:
- Di Surabaya, siswa ABK berinisial AM (16) diduga mengalami penganiayaan berulang sejak masuk sekolah, dengan luka lebam di wajah dan tubuh. Keluarga korban menyatakan perlakuan tidak menyenangkan terjadi sejak awal, meski sekolah bukan sekolah inklusi khusus.
- Di Jakarta Timur, anak seorang influencer menjadi korban bullying verbal sejak 2025, yang eskalasi hingga dugaan pelecehan seksual pada akhir 2025–awal 2026. Kasus ini viral dan memicu rencana pelaporan polisi.
- Di Bekasi, video siswa menangis histeris akibat perundungan di sekolah menjadi viral Januari 2026, memaksa DPR mendesak penguatan sistem perlindungan anak di sekolah.
- Di Flores Timur (NTT), siswi SMA berusia 17 tahun mengakhiri hidupnya Februari 2026, dengan dugaan faktor perundungan sebagai salah satu pemicu.
- Kasus ekstrem lain termasuk siswa SMP di Kalimantan Barat yang melempar bom molotov, diduga akibat luka bullying yang bertemu pengaruh konten true crime.
Komisioner KPAI menyoroti bahwa bullying tidak hanya menyebabkan cedera fisik, tapi juga trauma psikis jangka panjang, depresi, rendah diri, hingga risiko bunuh diri. Data lama UNICEF dan survei nasional menunjukkan hampir 40% kasus bunuh diri anak/remaja di Indonesia terkait perundungan, sementara prevalensi bullying daring (cyberbullying) mencapai 45% di kalangan usia 14–24 tahun.
Respons Pemerintah dan Seruan Perubahan
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memperbarui regulasi pencegahan kekerasan di sekolah, termasuk pembentukan tim anti-bullying yang lebih humanis dan partisipatif, melibatkan orang tua, siswa, dan masyarakat. Rencana ini diumumkan akhir 2025 dan mulai diterapkan 2026, menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar isu ini ditangani serius.
Selain itu, pemerintah berencana membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai akhir Maret 2026, untuk mengurangi risiko cyberbullying, pornografi daring, dan penipuan digital.
KPAI dan Kementerian PPPA mendesak:
- Deteksi dini di sekolah melalui konseling rutin dan pelaporan anonim.
- Pelatihan guru dan siswa tentang dampak bullying serta restoratif justice.
- Koordinasi lintas sektor: pendidikan, kesehatan mental, dan penegakan hukum.
- Penguatan safe school program dan hotline pengaduan (misalnya 129 atau layanan KPAI).
Orang tua dan masyarakat diimbau tidak diam saat melihat tanda-tanda bullying, seperti perubahan perilaku anak, menarik diri, atau luka tak wajar. “Sekolah harus jadi tempat aman, bukan arena kekerasan. Setiap kasus adalah kegagalan kolektif jika tidak ditangani cepat,” ujar seorang pegiat anti-bullying dalam diskusi publik baru-baru ini.